"Paradoks Hak Cipta: Cacat Asas, Kaburnya Norma, dan Ancaman Bagi Keadilan Hukum"

 

---

ANALISIS HUKUM (singkat)

Cacat Fatal UU Hak Cipta dalam Konteks Pemutaran Lagu: Antara Norma, Asas, dan Manipulasi  "Hak Cipta dalam Kekacauan: Ketika Perlindungan Pencipta Menjadi Alat Represi Publik"

---

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta karya intelektual, justru memunculkan berbagai kontroversi dalam pelaksanaannya. Salah satu perdebatan terkuat muncul dalam konteks pemutaran atau pendengaran lagu di ruang publik maupun privat. Dalam praktiknya, UU ini tidak hanya berpotensi menjerat pelaku usaha kecil dan individu tanpa dasar hukum yang kuat, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan manipulasi lewat lembaga perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Tulisan ini mengkritisi secara sistematis bahwa UU Hak Cipta dalam konteks pemutaran lagu mengandung cacat hukum berat, baik dari aspek normatif, asas-asas hukum, hingga praktik manipulatif dalam penegakannya.

---

1. Asas Hukum yang Terkait Pemutaran Lagu dan Pelanggarannya

Berbagai asas hukum fundamental yang berlaku di Indonesia justru terabaikan dalam penerapan pasal-pasal terkait hak cipta atas lagu. Berikut adalah beberapa asas yang secara nyata dilanggar:

Asas	Makna	Dilanggar dalam UU Hak Cipta?
Legalitas (nullum crimen sine lege)	Tidak ada pelanggaran tanpa aturan hukum yang jelas	✅ Ya – batas istilah "komunikasi kepada publik" kabur
Locus Standi	Hanya pihak dengan hak langsung yang boleh menggugat	✅ Ya – LMK kerap menggugat tanpa kuasa sah dari pencipta
Due Process of Law	Harus ada proses hukum adil dan transparan	✅ Ya – pelaku usaha tidak mendapat akses ke pemegang hak
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)	Aturan harus jelas dan dapat dipahami publik	✅ Ya – tidak ada daftar lagu mana yang mewajibkan royalti
Akuntabilitas	Penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan	✅ Ya – LMK tidak menunjukkan transparansi distribusi hak

---

2. Konsepsi Normatif dan Aplikatif Asas Hukum

Idealnya, asas-asas tersebut bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan menjadi landasan dalam praktik regulasi yang adil dan fungsional. Namun realitanya, implementasi UU Hak Cipta jauh dari kaidah normatif berikut:

Asas	Norma Ideal (Seharusnya)	Praktik dalam UU Hak Cipta
Legalitas	Aturan harus eksplisit dan dapat dipahami publik	Terminologi kabur: “pemutaran”, “komunikasi publik”
Kepastian Hukum	Publik tahu mana lagu berlisensi & bebas lisensi	Tidak ada katalog lagu resmi atau sistem informasi terbuka
Locus Standi	Pengaduan hanya dari pemilik hak langsung	LMK kerap bertindak tanpa bukti otorisasi dari pencipta
Transparansi & Akuntabilitas	LMK wajib melaporkan distribusi dan penggunaan	Tidak ada audit atau publikasi laporan keuangan LMK
Akses terhadap Keadilan	Warga harus diberi akses untuk patuh hukum	Tidak tersedia sistem izin langsung atau klarifikasi publik

---

3. Asas Hukum yang Bertabrakan: UU Melawan Diri Sendiri

UU Hak Cipta bermaksud memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta, namun dalam praktiknya justru menabrak asas-asas hukum lain yang fundamental:

• Asas perlindungan hak pencipta digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku usaha kecil atau individu yang hanya memutar lagu tanpa komersialisasi.
• Asas legal standing dilanggar ketika LMK menuntut tanpa surat kuasa dari pemegang hak cipta yang sah.
• Asas kepemilikan tidak dihormati, karena lagu-lagu yang haknya telah dijual putus oleh pencipta masih digunakan untuk menarik royalti atas nama mereka.

Ironisnya, UU Hak Cipta yang seharusnya menjamin keadilan, justru menjelma menjadi alat tekanan hukum yang bertentangan dengan logika hukum itu sendiri.

---

4. Kelemahan Fatal dan Potensi Manipulatif dalam Penegakan

Berikut adalah praktik manipulatif yang timbul akibat celah struktural UU Hak Cipta:

Celah Manipulatif	Dampaknya
LMK menarik royalti tanpa bukti kuasa	Pelaku usaha dipaksa tunduk pada tagihan ilegal
Tidak ada katalog lagu resmi	Pelaku usaha tidak tahu apa yang wajib dibayar
Ancaman pidana dijadikan alat tekan	Hukum berubah jadi sarana pemerasan legal
Pencipta tidak menerima royalti	Sistem tidak akuntabel dan tidak adil

Semua praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk abuse of law, yaitu penyalahgunaan hukum untuk keuntungan sepihak di luar niat asli regulasi.

---

5. Riwayat Sistem yang Seharusnya: Label, Kontrak, dan Kepastian

Sebelum peran LMK menjadi dominan, mekanisme hak cipta dalam musik berjalan lebih rasional:

• Hubungan kontraktual antara pencipta, penyanyi, dan label jelas dan terdokumentasi.
• Distribusi dan lisensi lagu diatur secara legal dalam kontrak kerja.
• Royalti bersifat transparan dan berada dalam ranah privat.

Kini, banyak kasus di mana:

• Pencipta bahkan tidak tahu lagunya sedang ditarik royalti.
• Pelaku usaha dikenai beban ganda atas lagu yang seharusnya bebas lisensi.
• LMK bertindak sebagai otoritas tunggal tanpa dasar hukum yang sah.

Hak cipta seharusnya menjadi domain kontraktual, bukan menjadi beban kolektif yang menjerat rakyat tanpa akses terhadap informasi atau hak banding.

---

Kesimpulan

UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam praktiknya — khususnya terkait pemutaran lagu — telah secara nyata melanggar asas-asas fundamental dalam hukum Indonesia, yaitu:

• Asas legalitas
• Asas kepastian hukum
• Asas transparansi
• Asas locus standi
• Asas akses terhadap keadilan

Lebih dari itu, regulasi ini menciptakan konflik antara asas hukum, yang menyebabkan cacat logika dan legitimasi sebagai hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Revisi substansi UU Hak Cipta, khususnya dalam definisi penggunaan dan komunikasi publik.
2. Evaluasi dan audit sistem LMK agar akuntabel dan sesuai prinsip hukum.
3. Moratorium penegakan pasal-pasal multitafsir yang terbukti menjadi celah pemerasan legal terhadap masyarakat.

 

 

Ringkasan Pasal-Pasal dan Referensi Hukum Terkait

UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

• Pasal 9 ayat (1):
  ➤ Menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas komunikasi ke publik.
  ⚠️ Masalah: frasa “komunikasi kepada publik” kabur, tanpa batasan jelas antara pemutaran pribadi dan komersial.
• Pasal 113:
  ➤ Pemakaian hak cipta tanpa izin dapat dikenakan pidana.
  ⚠️ Masalah: Sanksi pidana dikenakan bahkan pada pihak yang tidak diberi akses izin.
• Pasal 87 – 95:
  ➤ Mengatur tentang LMK.
  ⚠️ Masalah: Tidak mewajibkan transparansi, akuntabilitas, audit publik, atau kuasa hukum dari pencipta.

 

📗 Asas dan Prinsip Hukum dalam Peraturan Lain

• Asas Legalitas (UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 & KUHP Pasal 1 ayat 1)
  ➤ Tidak ada pelanggaran pidana tanpa undang-undang yang jelas sebelumnya.
  ⚠️ Dilanggar karena definisi “komunikasi publik” multitafsir.
• Asas Kepastian Hukum (UUD 1945 Pasal 28D ayat 1)
  ➤ Warga berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
  ⚠️ Dilanggar karena pelaku tidak tahu daftar lagu mana yang dikenakan royalti.
• Asas Due Process (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10-12)
  ➤ Tindakan pemerintahan (termasuk penarikan biaya) harus sah, akuntabel, dan proporsional.
• Asas Locus Standi (dipertegas dalam Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016)
  ➤ Penggugat harus memiliki hubungan langsung atas objek sengketa.
  ⚠️ Dilanggar karena LMK menuntut tanpa kuasa dari pencipta.

 

📕 KUHPerdata Relevan

• Pasal 1338 KUHPerdata:
  ➤ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
  ⚠️ Seharusnya relasi lagu, pencipta, dan pengguna diatur via kontrak, bukan ditarik secara kolektif tanpa dasar hukum langsung.
• Pasal 1352 KUHPerdata:
  ➤ Tentang dasar hukum "perbuatan melawan hukum".
  ⚠️ Menggugat tanpa hak atau kuasa bisa dikualifikasikan sebagai PMH.

 

📙 KUHP Relevan (WvS)

• Pasal 378 KUHP:
  ➤ Penipuan: dengan maksud menguntungkan diri, menggunakan nama pihak lain secara palsu.
  ⚠️ LMK yang menarik royalti tanpa kuasa bisa masuk pasal ini jika terbukti.

 

📌 Tambahan Konteks Doktrinal

• Abuse of Law (penyalahgunaan hukum):
  ➤ Menurut doktrin hukum progresif (Satjipto Rahardjo), hukum bisa diselewengkan oleh struktur kekuasaan jika tidak berpihak pada rakyat.
  ➤ Dalam hal ini, LMK & UU Hak Cipta telah digunakan bukan untuk melindungi pencipta, tetapi justru memberangus pelaku usaha tanpa akses keadilan.

 

Daftar Pustaka

1.             Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(UU Hak Cipta) – Aturan utama pengaturan hak cipta di Indonesia.

2.             Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) – Dasar konstitusional, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum.

3.             Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
– Mengatur asas due process dalam tindakan administratif termasuk lisensi & izin.

4.             Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata)
– Pasal 1338 (perjanjian mengikat) dan Pasal 1352 (perbuatan melawan hukum).

5.             Wetboek van Strafrecht (WvS / KUHP Indonesia)
– Pasal 1 ayat 1 tentang legalitas; Pasal 378 tentang penipuan (bedrog).

6.             Marzuki, P. M. (2005). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
– Dasar-dasar teori hukum, termasuk asas legalitas dan kepastian hukum.

7.             Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

8.             Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
– Konsep abuse of law dan hukum yang berpihak ke rakyat.

9.             Simanjuntak, B. (2011). Hukum Hak Cipta dalam Industri Musik di Indonesia. Yogyakarta: FH UGM.
– Analisis tentang penerapan UU Hak Cipta, LMK, dan mekanisme royalti.

10.         R. Subekti (1999). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

11.         LMKN. (2023). Panduan Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
↳ Situs resmi: https://www.lmkn.id JDIH ITB+9Lmkn+9JDIH DGIP+9Stekom Journal+2ResearchGate+2Legalitas+2Mahkamah Konstitusi RI
Panduan mengenai fungsi LMKN, tugas, wewenang, perhitungan & distribusi royalti.

12.         Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 46/PUU‑XIV/2016 tentang Legal Standing.
↳ Ringkasan resmi: MKRI publik, "Ikhtisar Putusan Perkara No. 46..." Database Peraturan | JDIH BPK+8Mahkamah Konstitusi RI+8Mahkamah Konstitusi RI+8
Menerangkan syarat locus standi dalam pengujian undang‑undang oleh MK.

13.         Arifardhani, Yoyo. (2022). "Problematika LMKN Dalam Pemungutan Royalti Hak Cipta Musik", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 9 No. 3, pp. 865‑872.
↳ Ringkasan & DOI di ResearchGate ResearchGate+1Legalitas+1
Memberi pandangan empiris terhadap peran LMKN dan implementasi PP No. 56 Tahun 2021.

14.         Karim, Asma. (2021). "Kepastian Hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti”. Legalitas, Vol. 13 No. 1.
↳ Diterbitkan di Universitas Bari. Jim USK+11Legalitas+11Widyamataram Repository+11Database Peraturan | JDIH BPK+1Komnas Perempuan+1
Menguraikan kepastian hukum LMKN, deklarasi Bali, dan landasan Permenkumham No. 36/2018.