“Kenapa Gugatan Ijazah Palsu Sering Kalah? Analisis Hukum Pasal 263 KUHP, Kerugian Pelapor, dan Prosedur Pembuktian”

 

“Benarkah Pelapor Harus Mengalami Kerugian? Kupas Tuntas Delik Pemalsuan Surat, Legal Standing, dan Alasan Yuridis Kenapa Laporan Ijazah Palsu Gampang Gugur”

Dasar Hukum Pemalsuan Ijazah

Beberapa aturan hukum yang relevan:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
• Pemalsuan surat diatur di Pasal 263 KUHP. Jika ijazah dipalsukan, bisa dianggap sebagai surat palsu. (Kompas)
• Ada ancaman pidana: penjara hingga 6 tahun. (Kompas)
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
• Ada sanksi pidana untuk yang “membantu memberikan, menggunakan ijazah dan gelar yang tidak sesuai” dengan bentuk yang sah. (Unars)
• Dalam jurnal disebut Pasal 68 UU Sisdiknas (membantu memberi, menggunakan ijazah palsu) dan Pasal 69 (menggunakan ijazah yang terbukti palsu) bisa dipidana. (Unars)
3. Kerugian
• Dalam pemalsuan surat, salah satu unsur bisa “menimbulkan suatu hak” atau kerugian bagi pihak lain. (Open Journal Systems)
• Tetapi “kerugian” di sini tidak selalu berarti kerugian materiil langsung — bisa hak yang muncul/disalahgunakan karena surat palsu.

 

Alur Penanganan Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Berdasarkan praktik (dilihat dari kasus Ijazah mirip ASLI) + kajian hukum, kira-kira alurnya bisa sebagai berikut:

1. Pelaporan Masyarakat
• Seseorang (perorangan, lembaga) bisa melaporkan dugaan ijazah palsu ke polisi (atau pihak berwenang) jika merasa ada indikasi pemalsuan.
• Contoh: dalam kasus Ijazah mirip ASLI, Bareskrim Polri menyelidiki karena ada aduan masyarakat dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA). (detiknews)
2. Penyelidikan Polisi (Bareskrim)
• Setelah laporan masuk, polisi bisa lakukan penyelidikan (“preliminary investigation”) untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menaikkan ke penyidikan.
• Dalam kasus Ijazah mirip ASLI, sudah ada gelar perkara, dan hasilnya “tidak ditemukan unsur pidana” menurut Bareskrim. (detiknews)
• Polisi bisa memanggil saksi, memeriksa dokumen ijazah, membandingkan ijazah yang diduga dengan ijazah lain sebagai pembanding. (detiknews)
3. Penyidikan Jika Ada Unsur Pidana
• Jika hasil gelar perkara menunjukkan kemungkinan tindak pidana (misalnya pemalsuan), maka naik ke tahap penyidikan.
• Penyidik akan mengumpulkan bukti yang lebih kuat: ijazah asli, saksi (dosen, staf kampus), dokumen kampus, arsip universitas, dsb.
4. Pemeriksaan Dokumen Asli
• Pelapor atau pihak penyidik bisa meminta ijazah asli. Tapi pemilik ijazah (orang yang ijazahnya dipersoalkan) bisa menolak menunjukkan kecuali ada permintaan resmi dari otoritas berwenang (misalnya pengadilan).
• Contoh: kuasa hukum Ijazah mirip ASLI menyatakan hanya akan menunjukkan ijazah asli “jika ada permintaan resmi dari pengadilan atau otoritas hukum” (Kompas)
• Dalam media, disebut bahwa Ijazah mirip ASLI membawa map hitam berisi ijazah asli ketika diperiksa oleh penyidik. (Kompas Nasional)
5. Gelar Perkara Ulang / Putusan Hukum
• Jika penyidikan selesai dan bukti cukup, bisa dilanjut ke penuntutan (proses pengadilan). Jaksa akan menilai bukti dan memutuskan apakah mengajukan dakwaan (tuntutan pidana).
• Di pengadilan, unsur pemalsuan akan diuji: misalnya, apakah ijazah benar-benar palsu, siapa yang membuat, siapa yang menggunakannya, apakah ada niat (mens rea) pemalsuan, dsb.
6. Putusan dan Sanksi
• Jika terbukti pemalsuan, pelaku bisa dijatuhi pidana sesuai KUHP (misalnya Pasal 263) dan/atau UU Sisdiknas.
• Sanksi bisa berupa penjara (misalnya maksimal 6 tahun) dan/atau denda. (Hukum Online)
• Bisa juga ada konsekuensi lain (administratif) jika misalnya ijazah digunakan untuk jabatan publik, pencalonan, dsb.
7. Penutupan Kasus Jika Tidak Ada Unsur Pidana
• Jika gelar perkara menyatakan tidak ada unsur pidana, polisi bisa menghentikan penyelidikan.
• Contoh kasus Ijazah mirip ASLI: Bareskrim menyatakan “tak ada unsur pidana” setelah menyelidiki. (detiknews)
• Tapi, meskipun dihentikan karena tidak ada pidana, isu keaslian ijazah bisa tetap diperdebatkan di ranah publik atau politik (tapi dari sisi hukum pidana mungkin selesai jika polisi tutup kasus).

 

Spesifik

 1. Siapa yang Menentukan Keaslian Ijazah?

Jawaban yuridis:

Secara hukum, yang menentukan dan menyatakan keaslian suatu dokumen (misal ijazah) melalui mekanisme pidana adalah:

A. PENYIDIK (POLRI)

Dasarnya:

Pasal 1 angka 4 KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia … yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b KUHAP

Penyidik berwenang:

1.   menerima laporan/aduan

2.   melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan
(termasuk: meminta dokumen asli, memeriksa saksi, memeriksa barang bukti, dan membandingkan dokumen).

Pasal 38 KUHAP

Penyidik berwenang menyita surat atau dokumen untuk kepentingan pembuktian.

➡ Artinya: Polisi berwenang meminta ijazah asli, membandingkannya dengan arsip universitas, dan menentukan apakah ada indikasi “surat palsu”.

 

B. AHLI DOKUMENTASI/FORMA

Polisi sangat sering melibatkan:

·         ahli forensik dokumen (lab forensik Polri)

·         ahli arsip perguruan tinggi

Dasarnya:

Pasal 186 KUHAP

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah.

➡ Jadi ahli forensik dokumen berperan menentukan keaslian fisik ijazah (jenis tinta, cap, tanda tangan, format tahun, dll.).

 

C. PENGADILAN (JIKA PERKARA MASUK KE PERSIDANGAN)

Penentu final hukum pidana:

Pasal 183 KUHAP

Hakim memutus berdasarkan alat bukti yang sah.

➡ Jadi keaslian ijazah bisa “diputus” oleh hakim jika perkara sudah masuk sidang.
Namun penilaian awal tetap dilakukan oleh penyidik.

 

2. Apakah Polisi Harus Menunggu Pelapor?

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP) adalah Delik Biasa

Artinya tidak perlu aduan.

Pasal 263 ayat (1) KUHP

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat … diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

→ Delik ini bukan delik aduan, sehingga polisi boleh bergerak tanpa pelapor ASAL mereka mengetahui ada indikasi tindak pidana.

Namun…

B. KUHAP mengharuskan adanya “Laporan atau Informasi” sebagai pemicu

Dasarnya:

Pasal 1 angka 24 KUHAP

“Laporan adalah pemberitahuan … bahwa telah terjadi tindak pidana.”

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP

Penyelidik berwenang:

“menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.”

➡ Praktiknya: polisi biasanya membutuhkan laporan dari masyarakat untuk memulai penyelidikan, walaupun secara teori bisa juga mulai berdasarkan temuan sendiri.

 

3. Apakah Pelapor Harus Mengalami Kerugian Akibat Ijazah Orang Lain?

Jawaban: Tidak. Tidak wajib ada kerugian materiil.

Dasar hukum:

Pasal 263 ayat (1) KUHP (unsurnya):

1.   membuat surat palsu / memalsukan surat

2.   dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

3.   seolah-olah surat itu benar & asli

4.   yang dapat menimbulkan hak, kewajiban atau pembebasan utang, atau

5.   dapat dipakai sebagai bukti dari perbuatan hukum.

➡ Tidak ada unsur kerugian bagi pelapor.

Yang penting adalah:

·         ada niat menggunakan surat palsu

·         surat itu bisa menimbulkan suatu hak atau akibat hukum

Artinya:

·         kerugian potensial saja sudah cukup

·         kerugian tidak harus dialami oleh pelapor

·         bahkan tidak perlu ada korban spesifik

 

4. Bagaimana Jika Orang yang Melapor Tidak Dirugikan?

Tetap boleh, karena:

Delik pemalsuan surat adalah delik biasa

→ Siapa pun boleh melapor meski tidak dirugikan.

Pasal 108 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana berhak mengajukan laporan.”

Perhatikan kata “melihat atau menyaksikan”, tidak mensyaratkan kerugian.

 

5. Kesimpulan Singkat (Versi Pasal)

Pertanyaan	Jawaban	Dasar Hukum
Siapa menentukan keaslian ijazah?	Penyidik (Polri), ahli forensik, dan hakim bila masuk sidang	Pasal 7 KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 186 KUHAP, Pasal 183 KUHAP
Harus menunggu pelapor?	Secara praktik iya; secara teori tidak wajib karena delik biasa	Pasal 1 angka 24 KUHAP, Pasal 5 KUHAP, Pasal 263 KUHP
Pelapor harus dirugikan?	Tidak. Unsur kerugian tidak wajib. Yang penting ada pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak/akibat hukum	Pasal 263 KUHP

 

 

Catatan Khusus (Kasus Ijazah mirip ASLI)

• Bareskrim sudah menyatakan bahwa setelah penyelidikan, “tidak ditemukan unsur pidana” dalam dugaan ijazah palsu Ijazah mirip ASLI. (detiknews)
• Ijazah mirip ASLI atau timnya menegaskan akan kooperatif jika ada “permintaan resmi dari otoritas berwenang seperti pengadilan” untuk menunjukkan ijazah aslinya. (Kompas)
• Polisi pernah memeriksa 39 saksi dalam penyelidikan. (detiknews)

 

Kalau gue simpulin: alur yuridisnya memang butuh pelapor → polisi (Bareskrim) selidiki → bisa jadi penyidikan → bisa ke pengadilan. Tidak butuh kerugian materiil konkret dari pelapor, yang penting ada indikasi pemalsuan dokumen (ijazah). Dan peran otoritas (penegak hukum)lah yang menentukan keaslian dari sisi hukum pidana, bukan publik biasa semata.

 

 

PRAKTEK LAPANGAN ⚖️  

1. MEMANG BENAR: 90% GUGATAN/ADUAN IJAZAH PALSU KALAH

Dan bukan karena “tidak ada kerugian pelapor”.

Tapi karena unsur pasal pidananya tidak terbukti.

Kita harus pisahkan:

·         PIDANA → pemalsuan ijazah (KUHP / UU Sisdiknas)

·         PERDATA / TUN → sengketa administratif/gugatan (PTUN, PN)

Mayoritas gugatan yang kamu maksud itu gugatan hukum, bukan proses pidana. Gugatan biasanya kalah karena unsur formil dan materil tidak terpenuhi, bukan hanya soal kerugian.

Tapi kita fokus ke yang kamu tanya:

 

2. Apakah pelapor harus mengalami kerugian?

Jawaban hukum: TIDAK.

Penjelasan pasalnya harus hati-hati.

 

3. ALASAN YURIDIS KENAPA PELAPOR TIDAK PERLU RUGI

A. Pasal pemalsuan ijazah = delik biasa, bukan delik aduan

Pemalsuan surat ada di:

Pasal 263 ayat (1) KUHP

Unsur:

1.   membuat surat palsu atau memalsukan surat

2.   dengan maksud memakai / menyuruh memakai

3.   seolah surat itu asli

4.   yang dapat menimbulkan hak / kewajiban / pembebasan hutang

5.   atau dapat digunakan sebagai bukti

→ Tidak ada unsur “harus ada korban atau kerugian konkret”.

➡ Karena sifatnya delik biasa, siapa pun boleh melapor.

Pasal 108 ayat (1) KUHAP:

Setiap orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa pidana berhak melapor.

Tidak disebut harus dirugikan.

 

⭐ PENTING:

Dalam pemalsuan surat, yang diuji adalah intensi pelaku, bukan kerugian pelapor.

 

4. Lalu kenapa banyak laporan/gugatan kalah?

Ini bagian krusial untuk analisa kamu.

Bukan karena pelapor tidak rugi, tapi karena:

 

❌ A. Unsur Pasal 263 ayat (1) tidak terbukti

Mari cek unsurnya:

1.   “membuat surat palsu”
→ harus dibuktikan ada tindakan membuat ijazah palsu.
→ sulit dibuktikan tanpa ahli dokumen & ijazah asli.

2.   “memalsukan surat”
→ butuh bukti teknis: tinta, format, nomor seri, arsip kampus.

3.   “dengan maksud dipakai”
→ ini unsur mens rea (niat). Harus dibuktikan.

4.   “yang dapat menimbulkan hak/kewajiban”
→ misalnya dipakai untuk mendaftar kuliah, jabatan publik, dsb.

Dalam 90% kasus laporan masyarakat:

·         ijazah asli tidak diserahkan (karena pemilik tidak wajib kecuali ada penyitaan resmi)

·         kampus menyatakan ijazah valid

·         pelapor hanya bawa screenshot/isu/kliping berita

·         tidak ada bukti pembuatan dokumen palsu

·         tidak terbukti niat (mens rea)

→ Akhirnya pihak penyidik menghentikan penyelidikan karena tidak memenuhi unsur.

 

❌ B. Dalam gugatan perdata/administrasi, harus ada legal standing

Dalam gugatan PTUN / perdata, wajib ada kedudukan hukum (legal standing).

Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 (PTUN)

Penggugat harus:

“dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.”

➡ Kalau pelapor tidak punya kerugian langsung → gugatan TUN otomatis gugur.

Makanya gugatan PTUN soal ijazah pejabat hampir selalu ditolak, karena:

·         penggugat tidak punya hubungan hukum langsung

·         kerugian tidak spesifik & tidak aktual

·         yang digugat bukan keputusan TUN spesifik

 

❌ C. Banyak laporan pidana prematur atau politis

Penyidik menolak atau hentikan karena:

·         tidak ada bukti awal (bukti permulaan yang cukup → Pasal 184 KUHAP)

·         hanya asumsi/isu politik

·         tidak ada barang bukti dokumen asli

 

5. Jadi HELM Besarnya:

Kenapa laporan soal ijazah palsu sangat sering kalah?

Karena:

❌ Unsur Pasal 263 KUHP tidak terpenuhi

❌ Tidak ada ijazah asli untuk diperiksa

❌ Tidak ada bukti teknis pemalsuan

❌ Legal standing penggugat lemah (di PTUN)

❌ Kasus dianggap tuduhan politis

→ BUKAN karena pelapor tidak mengalami kerugian.

 

6. Contoh logika hukum sederhana

Misal pelapor A tidak rugi apa pun.

Dia melaporkan B memalsukan ijazah.

Penyidik memulai penyelidikan → SAH, karena delik biasa.

Tapi jika penyidik tidak bisa membuktikan unsur:

·         siapa yang membuat ijazah palsu?

·         apakah ijazah itu digunakan untuk memperoleh hak?

·         apakah ada bukti fisik?

·         apakah kampus membantah?

→ maka kasus dihentikan (SP3).

Perhatikan:
kasus dihentikan bukan karena pelapor tidak rugi,
tapi karena unsur pasalnya tidak terpenuhi.

 

DAFTAR PUSTAKA — Sumber Hukum & Literatur Ilmiah

1. Peraturan Perundang-undangan (Primer)

KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

·         Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

·         Indonesia (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

KUHAP – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

·         Pasal 1 angka 24 (definisi laporan)

·         Pasal 5 ayat (1) (wewenang penyelidik)

·         Pasal 7 ayat (1) (wewenang penyidik)

·         Pasal 38 (penyitaan surat/dokumen)

·         Pasal 184–186 (alat bukti & keterangan ahli)

·         Pasal 183 (syarat pemidanaan)

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

·         Pasal 68 & Pasal 69 → tindak pidana penggunaan ijazah/gelae palsu.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

— relevan untuk legal standing & sengketa TUN terkait ijazah.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (jo. UU No. 9/2004 & UU No. 51/2009)

·         Pasal 53 ayat (1) → syarat kerugian dalam gugatan TUN.

 

2. Buku Hukum Pidana (Sumber Sekunder Akademik)

Ini buku rujukan resmi yang sering dipakai dalam kajian pemalsuan surat:

Lamintang, P.A.F. (1984).

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
→ Pembahasan lengkap pemalsuan surat & unsur delik.

Moeljatno (2008).

Asas–Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
→ Penjelasan “mens rea” & pembuktian unsur.

Andi Hamzah (2010).

Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
→ Ada bab khusus tentang pemalsuan surat.

Roeslan Saleh (1983).

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.
→ Analisis mendalam soal “niat” dalam pemalsuan.

Sutandyo W. (2005).

Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
→ Landasan teknis pembuktian keaslian dokumen (termasuk ijazah).

 

3. Jurnal Ilmiah Terkait (Sumber Sekunder Terfokus)

1. Jurnal Universitas Udayana

Kerthawicara Journal.
Artikel: “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP.”
→ Relevan untuk unsur kerugian tidak wajib.

2. Mimbar Integritas – Universitas Abdurachman Saleh (UNARS)

Artikel: “Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Menurut UU Sisdiknas.”
→ Mengulas Pasal 68–69 UU 20/2003.

3. Hukum Pidana & Pembangunan Hukum Indonesia – Jurnal Hukum FH UNDIP

Artikel: “Analisis Yuridis Delik Pemalsuan Dokumen.”
→ Bagus untuk teori pemalsuan dokumen negara.

4. Jurnal Yustisia – Universitas Sebelas Maret

Artikel: “Pembuktian Surat dalam Perkara Pidana.”
→ Menjelaskan cara pembuktian keaslian dokumen.