“Politik Zaman Sekarang: Semua Serasa Ahli, Padahal Cuma Halu?”

 

“Dulu Berjuang dengan Nyawa, Sekarang Berjuang di Kolom Komentar”

 

Pendahuluan

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, politik bukan sekadar urusan jabatan, tapi perjuangan hidup dan mati. Banyak orang menyerahkan harta, tenaga, bahkan nyawanya untuk mendirikan negara yang baru lahir itu. Di tengah kekacauan pasca-penjajahan, muncul berbagai kelompok sosial: bekas PETA dan KNIL, kaum pedagang, birokrat peninggalan Belanda, tokoh agama, hingga para pejuang rakyat yang berjuang tanpa pamrih. Mereka semua menjadi bagian dari fondasi negara — meski tak semua akhirnya tercatat dalam sejarah.

Namun, seiring berjalannya waktu, politik Indonesia mengalami pergeseran makna. Dari perjuangan yang berakar pada idealisme dan pengorbanan, kini berubah menjadi arena opini, citra, dan kompetisi narasi. Di era digital, politik tidak lagi hanya digerakkan oleh para pelaku kekuasaan, tetapi juga oleh jutaan “komentator” di ruang maya — orang-orang yang dengan mudah menyimpulkan arah bangsa hanya dari potongan video atau unggahan singkat di media sosial.

Fenomena ini melahirkan paradoks baru: semakin banyak orang berbicara tentang politik, semakin sedikit yang benar-benar memahami akar sejarah dan struktur kekuasaan bangsa ini. Diskusi politik berubah menjadi lomba menunjukkan keberpihakan, bukan pencarian kebenaran. Padahal, di balik setiap keputusan politik hari ini, ada jejak panjang dari masa-masa awal negara berdiri — masa ketika politik berarti perjuangan, bukan sekadar perdebatan.

Bagian yang paling “seru tapi miris” dari politik kita hari ini.
Kalau dilihat dari sudut pandang orang zaman sekarang, banyak banget yang komentar soal politik seolah-olah mereka ngerti grand strategy negara, padahal sering kali cuma “cuplikan info” dari media sosial — dan diolah pakai emosi, bukan nalar sejarah atau konteks negara.

1. Ilmu Politik di Era “Komentar Cepat”

Dulu, orang belajar politik lewat pengalaman langsung atau literasi yang mendalam (buku, debat, organisasi).
Sekarang? Cukup scroll 10 detik di medsos, langsung merasa ngerti konstitusi, geopolitik, bahkan teori konspirasi .

Fenomenanya:

• Analisa instan tanpa memahami historical root (akar sejarah).
  Misal: bilang “elite jahat dari dulu” tapi nggak tahu bagaimana sistem patronase itu terbentuk sejak 1945.
• Menganggap politik itu moral hitam-putih, padahal politik itu soal interaksi kekuatan dan kepentingan.
• Mengidolakan figur tapi nggak kritis terhadap sistem.

Akibatnya, diskursus publik jadi dangkal tapi gaduh.

2. Era Medsos = Era Ilusi Pengetahuan

Media sosial memberi rasa “berdaya” — semua orang bisa berpendapat. Tapi di sisi lain,

banyak yang nggak sadar bahwa berpendapat ≠ memahami.

Contohnya:

• Orang ngomong soal “negara gagal” padahal indikator ekonomi dan politiknya nggak dibaca.
• Komentar soal “elite pengkhianat bangsa” padahal itu narasi lama sejak 1945 yang terus dipakai buat framing.
• Gampang banget nyebut “jualan negara ke asing”, padahal nggak paham struktur ekonomi global.

Fenomena ini disebut “dunning-kruger effect politik”: makin sedikit tahu, makin yakin dirinya benar

3. Hilangnya Rasa Sejarah

Yang paling bahaya, banyak generasi baru lupa bahwa:

Negara ini lahir dari kekacauan, kompromi, dan perjuangan berbagai golongan — bukan satu aliran suci.

Jadi waktu mereka menilai masa lalu dengan logika “politik sekarang”, jadinya salah tafsir:

• Tokoh yang dulu harus kompromi disebut “pengkhianat”.
• Yang diam dianggap “tidak berjuang”.
• Yang menentang disebut “pahlawan sejati” — padahal konteksnya jauh lebih rumit.

Akhirnya, muncul dua kubu: yang romantis berlebihan dan yang sinis total — padahal keduanya kehilangan keseimbangan historis.

4. Dari “Paham Politik” ke “Pamer Pandangan”

Sekarang politik sering jadi identitas sosial — semacam “bendera digital”.
Komentar politik bukan untuk memahami, tapi untuk dilihat:

“Aku di kubu ini, kamu di kubu itu.”

Padahal dulu, diskursus politik itu soal rakyat mau dibawa ke mana.
Sekarang banyak yang jadi soal siapa yang paling nyaring.

 

5. Jadi Gimana Sebaiknya?

Menurutku bro, kalau mau jujur dan jernih:

• Kita harus balik ke akar sejarah, supaya ngerti kenapa sistem politik Indonesia begini.
• Bedakan antara opini dan analisis.
• Gunakan memori kolektif bangsa buat belajar, bukan buat saling nyalahin.
• Dan yang paling penting: nggak semua yang keras bicara itu tahu isi negara.

 

 “Di zaman awal kemerdekaan, orang berpolitik dengan risiko nyawa. Di zaman sekarang, orang berpolitik dengan risiko sinyal lemah.”

 

1. Awal Pembentukan Negara (1945–1949)

Begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan (17 Agustus 1945), yang terbentuk itu belum negara mapan, tapi embrio negara.
Ada berbagai kelompok dengan latar berbeda yang tiba-tiba harus menyesuaikan diri:

• Eks pejuang dan milisi lokal (laskar, PETA, Hizbullah, KNIL pribumi yang berbalik haluan).
• Kaum priyayi dan birokrat peninggalan Belanda/Jepang — mereka sudah paham administrasi.
• Kaum pedagang dan pengusaha pribumi & Tionghoa — banyak yang menyumbang logistik, uang, dan jaringan ekonomi.
• Tokoh agama dan kelompok ideologis — dari Islam, nasionalis, sosialis, sampai komunis.
• Golongan oportunis / makelar politik — yang kamu sebut “kutu loncat” itu tepat banget. Mereka lihat ke mana arah angin kekuasaan berembus.

Negara baru ini berdiri di tengah kekacauan total, jadi semua kekuatan sosial itu jadi semacam “modal sosial” yang direbut-rebut untuk diakui.

2. Sumbangan Jiwa, Raga, dan Harta

Banyak banget tokoh dan warga biasa yang nyumbang harta pribadi buat perjuangan.
Contoh historis:

• Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII: nyumbang kas keraton untuk modal pemerintahan RI di Yogyakarta.
• Para saudagar Tionghoa dan Arab di Surabaya, Semarang, Solo: bantu logistik dan dana perjuangan.
• Masyarakat biasa: relawan, tenaga, pangan.

Tapi: negara saat itu miskin banget. Jadi nggak ada mekanisme kompensasi resmi.
Yang ada hanya pengakuan moral dan politik. Misalnya diberi posisi dalam pemerintahan, militer, atau diplomasi — itu pun tergantung siapa yang menang dalam perebutan kekuasaan.

 

3. Kenapa Ada yang “Terlupakan”

Nah, di sinilah mulai muncul ketimpangan sejarah:

• Mereka yang berpihak ke kubu yang kalah (misalnya kiri/komunis, atau federalis) sering dihapus dari narasi resmi.
• Mereka yang tidak dekat dengan elite penguasa pasca-1949 kehilangan akses politik dan ekonomi.
• Ada yang diingat hanya secara lokal, tidak nasional — contoh: laskar daerah atau tokoh non-Jawa.

Makanya wajar kalau keturunan tokoh yang dulu “di dalam sistem” bisa berkembang sampai sekarang (secara ekonomi atau politik).
Sedangkan yang “terlupakan sejarah” banyak yang tidak punya rekam jejak di arsip negara, padahal mereka ikut membangun.

4. “Komunitas” Pasca-Penjajahan

Yang kamu sebut tadi:

• Komunitas peninggalan penjajah → birokrat dan pengusaha yang sudah punya modal dan koneksi.
• Komunitas pedagang/pengusaha → jadi motor ekonomi awal RI.
• Kesatuan PETA/KNIL → fondasi TNI tapi juga sumber konflik (siapa yang lebih berhak disebut pahlawan).
• Sengkuni dan kutu loncat → muncul dari politik patronase dan transaksional.
• Aliran “cuci tangan” → mereka yang oportunis, nunggu aman di tengah konflik ideologi (1945–1965).

Itu semua membentuk DNA politik Indonesia: kompromi, patronase, dan loyalitas personal lebih kuat dari sistem.

5. Apresiasi dan Kompensasi

Secara hukum, baru jauh hari kemudian negara mengatur soal penghargaan veteran (misalnya UU Veteran RI 1965).

Tapi kompensasi material untuk penyumbang harta pribadi? Tidak pernah sistematis.
Biasanya cuma lewat jalur:

• Surat keterangan perjuangan (kadang jadi dasar tunjangan),
• Pengakuan gelar pahlawan (lewat usulan daerah),
• Atau hubungan politik dengan elite berkuasa.

 

 “Wajar kalau keturunan mereka berkembang hingga sekarang, dan sebagian menjadi bagian yang terlupakan sejarah.”

Karena negara kita lahir bukan dari sistem yang seragam, tapi dari kompromi dan kompetisi berbagai kelompok sosial, di mana yang kuat mencatat sejarah — dan yang kalah dilupakan.

 

Daftar Pustaka

1.      George McTurnan Kahin (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. Karya klasik yang menjelaskan bagaimana kekuatan sosial dan politik berebut pengaruh di masa revolusi 1945–1949.

2.      Herbert Feith (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press.
Mengulas kegagalan demokrasi awal dan munculnya politik kekuasaan pasca-1950.

3.      Deliar Noer (1987). Administrasi Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rajawali. Menjelaskan pembentukan birokrasi dan warisan kolonial yang memengaruhi sistem politik Indonesia.

4.      M.C. Ricklefs (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
Memberi konteks sejarah panjang pembentukan masyarakat dan elite politik Indonesia.

5.      Benedict Anderson (1983). Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Cornell University Press.
Menelusuri budaya politik dan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan.

6.      Ignas Kleden (2004). Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
Mengulas perilaku sosial dan kecenderungan berpikir masyarakat, termasuk dalam menilai politik.

7.      Ariel Heryanto (2015). Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Yogyakarta: Jalasutra.
Relevan untuk memahami politik media dan fenomena “komentar digital” di era modern.

8.      Ross Tapsell (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Rowman & Littlefield.
Mengulas hubungan antara kekuasaan, media, dan publik di era digital Indonesia.